Rhoma Irama Tak Setuju Hak Politik Terpidana Korupsi Dicabut

Ikut Berita - Selain divonis dengan hukuman penjara dan sejumlah denda, biasanya terpidana korupsi dicabut hak politiknya. Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama tak setuju dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut.

Hal tersebut disampaikan Rhoma seusai tasyakuran Partai Idaman di kompleks studio Soneta Record, Jalan Tole Iskandar, Depok, Minggu (8/1/2017). Menurut Rhoma, setiap orang dapat berubah.

"Saya tidak setuju, manusia kan berubah. Kan ada istilah khusnul khatimah, su'ul khatimah. Ada orang tidak baik berakhir baik, ada orang baik berakhir tidak baik. Kita tidak bisa menilai manusia sebelum dia meninggal," kata Rhoma.

"Manusia itu hak asasinya harus dihormati ya. Bukan karena dia pencuri kemudian harus dijauhkan dari masyarakat, harus dicopot hak-hak politiknya, hak-hak konstitusionalnya, saya rasa saya tidak sependapat," lanjutnya.

Rhoma menambahkan, masuk penjara merupakan shock therapy tersendiri untuk para koruptor. Oleh sebab itu, menurut Rhoma, penjara saja sudah cukup untuk menghukum para koruptor.

"Saya rasa dia bisa bertahan untuk tidak korup ditimbang orang yang belum korupsi. Karena dia sudah punya pengalaman bagaimana pahitnya penjara. Saya rasa dipenjara itu cukup," jelas Rhoma.